Kunjungan studi banding Badan Kehormatan DPR ke Yunani, banyak mengundang kontroversi terutama dari kalangan pengamat politik. Mereka menilai kunjungan tersebut kurang efektif. Kinerja BK selama setahun terakhir dipertanyakan, bahkan dinilai mandul [baca: Anggota BK DPR Tetap Berangkat ke Yunani].
"Ini memang memalukan, setahun ini BK mandul, beberapa konflik internal yang ditangani oleh BK tidak dapat diselesaikan. Hingga saat ini belum ada satu pun aduan masyarakat yang tuntas," ujar pengamat politik Sebastian Salang di sela-sela dialog interaktif bertema "DPR Studi Banding atau Jalan-Jalan" di Cafe Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10).
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) itu menegaskan, semestinya BK menyelesaikan "pekerjaan rumah" yang belum rampung. "Bukan sebaliknya, malah jalan-jalan ke luar negeri," imbuh Sebastian.
"Pilihan belajar etika bagaimana cara merokok, cara berpakaian, begitu memalukan. Masa belajar etika saja harus ke Yunani," sindirnya.
Sebastian menuturkan, memang filosof dari Yunani cukup banyak, seperti Plato sebagai tokoh filosof Yunani yang cukup tersohor. Namun, Yunani bukan seperti pada masa Plato. Saat ini Yunani merupakan negara yang cukup bobrok, dan salah satu negara terkorup di belahan Eropa.
"Kalau mau belajar etika yang luhur dan tinggi itu ke Jepang, karena di sana pejabat yang korup itu mengundurkan diri dan bunuh diri," ujarnya mencontohkan.
Menurut dia, kunjungan ke luar negeri justru hanya akan melemahkan legitimasi BK DPR sendiri. Karena BK DPR sebagai alat kontrol terhadap anggota Dewan, justru memberikan tendensi yang buruk kepada anggota legislatif. Sebastian juga menganggap ketidak berdayaan BK ntuk mempelajari soal etika politik, sangat dibuat-buat. Mengingat BK sudah dibentuk cukup lama.
"Apalagi kalau ada perselingkuhan soal anggaran antara legislatif dan eksekutif, itu sangat bahaya," tandasnya.
DPR harus lebih keras dari pemerintahan, karena sudah seyogianya DPR memberikan kontrol kepada pemerintahan. BK juga mestinya harus lebih peka terhadap apa yang saat ini dirasakan masyarakat. Selain itu harus punya kepekaan terkait dengan pemanfaatan anggaran yang lebih efektif.(APY/ANS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar