Jumat, 12 November 2010

KPI Bentuk Posko Penyiaran Bencana Alam

Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membentuk pos komando (posko) penyiaran bencana alam. Hal ini untuk menjaga validasi dan akurasi data terkait penyiaran berita seputar bencana alam di Tanah Air. Demikian keterangan anggota KPI Pusat Mochamad Riyanto di Jakarta, Jumat (12/11).

Menurut Riyanto, simpang siurnya pemberitaan dari lembaga penyiaran publik (LPP) dalam peliputan bencana alam harus menjadi perhatian serius. "Untuk validasi dan akurasi data, KPI menggagas dibentuknya posko penyiaran bencana alam," kata Riyanto.

KPI berharap dengan adanya posko itu maka proses peliputan, penyiaran, hingga rehabilitasi pascabencana bisa tertata. Dengan begitu tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Riyanto mengungkapkan, dari banyaknya bencana alam yang terjadi, informasi yang disampaikan beberapa media selalu berbeda. Perbedaan yang kerap terjadi menyangkut jumlah korban, kerusakan, maupun hal yang diprediksi akan terjadi.

"Adanya posko pemberitaan ini menjadikan sumber informasi satu pintu, guna menjamin validasi. Harus diakui, berbedanya pemberitaan dari setiap media menjadikan beban psikologis tersendiri bagi masyarakat," ujar Riyanto.

Riyanto menilai, sampai sejauh ini pemberitaan bencana banyak yang tidak berimbang. Meski demikian, diakuinya pemberitaan memang faktual karena tim peliput langsung terjun ke lokasi.

Walau begitu, bencana yang diliput di suatu tempat tentunya berbeda dengan lokasi lain. "Cukup banyak juga berita yang sensasional dan cenderung melebih-melebihkan sehingga justru merugikan masyarakat. Posko ini diharapkan menjadikan LPP sebagai sumber informasi yang beradab," kata Riyanto.

Untuk bencana Gunung Merapi, KPID Jateng telah membentuk posko tersebut di tiga daerah, yakni Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang. Meski sudah terbentuk, namun selama ini beritanya belum di-"pool" sehingga pemberitaan tetap saja berbeda.

"Kami hanya memfasilitasi, masing-masing LPP yang melakukan pembahasan. Bila hal itu terwujud, informasi bencana diharap bisa lebih obyektif, valid, dan rasional," kata Riyanto.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar